Indonesia
Dekret No. 23/M-IND/PER/4/2013

Bagaimana GHS diterapkan
di Indonesia?

Indonesia menerapkan edisi keempat Sistem Harmonisasi Global (GHS) melalui Dekret Kementerian Perindustrian No.23/M-IND/PER/4/2013, yang menetapkan persyaratan penyusunan Lembar Data Keselamatan (SDS) dan label zat kimia, serta tanggung jawab dan kewajiban produsen dan importir zat kimia dan campuran.

Pada 23 Desember 2021, dua Standar Nasional Indonesia (SNI) yang didasarkan pada edisi revisi ketujuh Sistem Harmonisasi Global (GHS) diterbitkan. Standar-standar tersebut bersifat sukarela sampai diambil langkah legislatif untuk mewajibkan penerapannya:

• SNI 9030-1: 2021: Klasifikasi Zat Kimia Berbahaya
• SNI 9030-2:2021: Lembar Data Keselamatan (SDS) dan Pelabelan Zat Kimia

Kategori berikut dikecualikan berdasarkan GHS 7 di Indonesia: aerosol, kategori 3; Bahan kimia bertekanan, semua kategori; Cairan mudah menyala, kategori 4; Toksisitas akut, kategori 5; Korosi/iritasi kulit, kategori 3; Bahaya aspirasi, kategori 2; Bahaya akut terhadap lingkungan akuatik, kategori 2 dan 3.

Apa itu Dekret No. 23/M-IND/PER/4/2013?

Dekret No. 23/M-IND/PER/4/2013 mengadopsi edisi revisi keempat Sistem Harmonisasi Global (GHS).

Dekret No. 23/M-IND/PER/4/2013 telah berlaku di Indonesia sejak 12 April 2013 dan wajib diterapkan untuk zat sejak 12 Juli 2013 serta untuk campuran sejak 31 Desember 2016.

Badan utama yang bertanggung jawab atas penyesuaian terhadap GHS adalah Kementerian Perindustrian.

Kosmetik, pestisida, dan detergen diatur oleh instansi pemerintah lainnya.

Apa saja poin terpenting dalam Dekret No. 23/M-IND/PER/4/2013?

• Baik Lembar Data Keselamatan maupun label harus menggunakan bahasa Indonesia dan satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya.
• SDS harus mengikuti struktur 16 bagian dari Sistem Harmonisasi Global (GHS).
• Pedoman penyusunan Lembar Data Keselamatan (SDS) tercantum dalam Perintah No. 04/BIM/PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Pelaksanaan Sistem Harmonisasi Global (GHS) yang diterbitkan oleh Kementerian Direktorat Jenderal Industri Manufaktur. Panduan teknis tersebut mencakup aspek format SDS dan pelabelan, nilai ambang dan batas konsentrasi, serta ukuran dan desain piktogram bahaya.
  • Nomor telepon darurat pada bagian 1.4 SDS harus tersedia 24 jam dan dapat diakses dari Indonesia (kode negara: +62).
• Label harus diperiksa setiap 5 tahun dan informasi minimum yang wajib dicantumkan meliputi: identitas produk dan pemasok, piktogram, kata peringatan, pernyataan H dan pernyataan P.
• Label harus mudah dibaca, terlihat jelas, proporsional, serta tidak rusak, terlepas dari kemasan, atau pudar akibat sinar matahari, udara, air, atau penyebab lainnya.

Apa saja persyaratan regulasi bahan kimia lainnya yang berlaku di Indonesia?

• Tidak ada inventaris bahan kimia yang disetujui untuk digunakan di Indonesia, namun Peraturan Pemerintah (PP) No. 74/2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (disingkat B3 dalam bahasa setempat) memuat 2 lampiran yang mengklasifikasikan zat-zat tersebut dalam daftar negatif. Daftar tersebut adalah:
  • Lampiran I: bahan berbahaya dan beracun yang wajib didaftarkan sebelum digunakan.
  • Lampiran II, Tabel 1: bahan berbahaya dan beracun yang terbatas penggunaannya.
  • Lampiran II, Tabel 2: Bahan berbahaya dan beracun yang dilarang.

  Peraturan ini dilengkapi dengan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MoEF) No. 36/2017 tentang Registrasi dan Notifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Peraturan MoEF No. 6/2021 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3).

• Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia mengatur kosmetik. Untuk dapat dipasarkan, produk tersebut harus dinotifikasikan guna memperoleh izin penggunaan. Produsen dan importir wajib menyiapkan Dokumen Informasi Produk (PIF) yang memuat antara lain data keselamatan, pelabelan, dan efek yang tidak diinginkan.

  Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 18/2024 menetapkan persyaratan terkait pelabelan, promosi, dan iklan yang wajib dipenuhi oleh semua kosmetik yang diedarkan di Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor.

• Pestisida diatur oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Peraturan No. 43/2019 tentang Pendaftaran Pestisida. Peraturan ini menetapkan proses pendaftaran pestisida, jenis izin, klasifikasi, tingkat bahaya, pelabelan, dan pengemasan.
• Detergen diklasifikasikan sebagai perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT, singkatan dalam bahasa setempat) dan diatur oleh Kementerian Kesehatan melalui Peraturan No. 62/2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Peraturan ini mewajibkan pendaftaran dan perizinan sebelum produk dijual. Jika diklasifikasikan, produk tersebut harus memenuhi SNI 4594-2017 Amd 1-2020: standar untuk detergen bubuk dan SNI 4075-1-2017 Amd 1-2020: standar untuk detergen cair.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penting untuk memiliki alat yang efektif.

SIAM menawarkan Chemeter, perangkat lunak perangkat lunak yang intuitif dan mudah digunakan yang secara otomatis menghasilkan Lembar Data Keselamatan (SDS), e-FDS, dokumentasi ADR, berkas PCN, dan dokumentasi khusus sektor sesuai dengan persyaratan masing-masing negara. Dengan demikian, Anda dapat terus memperbarui dokumen Anda dan mematuhi peraturan yang berlaku dengan mudah dan efektif.

Lihat langsung cara kerja Chemeter. Minta demo gratis Anda dan lihat bagaimana perangkat lunak ini mempermudah kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan.