Bagaimana GHS diterapkan
di Thailand?

Di Thailand, Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia, yang juga disebut GHS, diadaptasi melalui Pemberitahuan tentang Sistem Klasifikasi dan Komunikasi Bahaya Zat Berbahaya, yang dikenal sebagai B.E. 2555. Dengan demikian, Pemberitahuan B.E. 2555 memperkenalkan sistem klasifikasi dan komunikasi GHS untuk bahan kimia berbahaya di Thailand.

Apa itu Pemberitahuan B.E. 2555?

Pemberitahuan B.E.2555 merupakan adaptasi Sistem Harmonisasi Global untuk Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia (GHS, Revisi 3) di Thailand.

Pemberitahuan B.E. 2555 mulai berlaku pada 12 Maret 2012. Penerapannya terdiri atas prosedur dua tahap, pertama untuk zat tunggal (13 Maret 2013) dan setelahnya (13 Maret 2017).

Lembaga utama yang bertanggung jawab atas penerapan GHS di Thailand adalah Departemen Pekerjaan Industri Thailand (DIW). Lembaga terkait lainnya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Thailand (Thai FDA) serta Departemen Pertanian dan Departemen Perikanan.

Pemberitahuan B.E. 2555 berlaku untuk bahan kimia yang tercantum dalam Daftar Zat Berbahaya yang diatur oleh Undang-Undang Zat Berbahaya. Oleh karena itu, zat berbahaya yang tidak berada di bawah tanggung jawab DIW atau FDA, seperti pestisida, biosida, detergen, kosmetik, limbah kimia, dan perangkat elektronik bekas, antara lain, berada di luar cakupan Pemberitahuan B.E. 2555.

Apa saja poin yang paling relevan dari Pemberitahuan B.E. 2555?

• Lembar Data Keselamatan (SDS) harus disusun dalam bahasa Thai.
• SDS mengikuti format standar 16 bagian dari GHS.
• Thailand tidak menetapkan persyaratan ketat mengenai penggunaan nomor lokal atau ketersediaan layanan 24/7 untuk nomor telepon darurat. Namun, untuk bahan kimia berbahaya, kontak darurat tetap harus dicantumkan dalam Lembar Data Keselamatan dan pada label.
• Bahaya berikut tidak tercantum dalam B.E. 2555: bahan peledak yang didesensitisasi; serta aerosol dan bahan kimia bertekanan.
• Informasi Bisnis Rahasia (CBI): Hukum Thailand tidak mewajibkan pengajuan permohonan pengecualian, meskipun informasi komposisi berbahaya wajib disampaikan kepada DIW. DIW tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kepada publik dan CBI akan dilindungi.
• Pelabelan produk berbahaya mengharuskan wadah diberi label yang jelas dengan pengidentifikasi produk, piktogram, kata sinyal, pernyataan bahaya, pernyataan kehati-hatian, dan informasi pemasok.

Persyaratan lain apa yang berlaku untuk bahan kimia di Thailand?

• Produsen dan importir zat berbahaya yang melebihi 1 ton per tahun wajib menotifikasikan zat berbahaya mereka kepada DIW melalui platform daringnya (Notifikasi Inventaris Bahan Kimia Thailand). Notifikasi wajib disampaikan dalam waktu 60 hari sejak tanggal pembuatan atau pengimporan.
• Undang-Undang tentang Zat Berbahaya B.E. 2535 membagi bahan kimia menjadi 4 jenis berdasarkan tingkat keparahan toksisitasnya.
  • Zat berbahaya Tipe I wajib dinotifikasikan kepada instansi resmi yang berwenang sesuai dengan Formulir HS/PH 5 sebelum pembuatan atau impor pertama zat berbahaya tersebut.
  • Zat berbahaya Tipe II wajib dinotifikasikan (Formulir HS/PH 1) dan didaftarkan.
  • Zat berbahaya Tipe III wajib dinotifikasikan dan didaftarkan, serta harus memperoleh izin dari otoritas yang berwenang untuk produksi, impor atau ekspor, pengangkutan, dan kepemilikannya.
  • Zat berbahaya Tipe IV dilarang (undang-undang melarang siapa pun untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, mengangkut, atau memilikinya), kecuali jika ada izin yang diberikan berdasarkan kasus per kasus (misalnya, zat berbahaya Tipe IV yang digunakan untuk R&D dapat dikecualikan).
• DIW di Thailand mengumumkan pada tahun 2024 peninjauan dan penilaian menyeluruh atas B.E. 2535 beserta perubahannya. Tujuannya adalah memastikan bahwa undang-undang tersebut menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, meminimalkan tumpang tindih dan pertentangan hukum, serta selaras dengan kewajiban berdasarkan perjanjian atau konvensi internasional.
• Peraturan perundang-undangan Thailand yang mengatur biosida dan detergen adalah Undang-Undang tentang Zat Berbahaya, B.E. 2535; dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kosmetik adalah Undang-Undang Kosmetik B.E. (Era Buddha). 2558.

PLITE adalah mitra resmi kami di Thailand. Untuk informasi lebih lanjut, klik DI SINI

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penting untuk memiliki alat yang efektif.

SIAM menawarkan Chemeter, perangkat lunak perangkat lunak yang intuitif dan mudah digunakan yang secara otomatis menghasilkan Lembar Data Keselamatan (SDS), e-FDS, dokumentasi ADR, berkas PCN, dan dokumentasi khusus sektor sesuai dengan persyaratan masing-masing negara. Dengan demikian, Anda dapat terus memperbarui dokumen Anda dan mematuhi peraturan yang berlaku dengan mudah dan efektif.

Lihat langsung cara kerja Chemeter. Minta demo gratis Anda dan lihat bagaimana perangkat lunak ini mempermudah kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan.